Kelebihan dan Kelemahan Sistem Kepartaian

Klasifikasi Sistem Kepartaian

Menurut Prof. Miriam Budiharjo dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik yang ditulis beliau, Klasifikasi Sistem Kepartaian dapat digolongkan menjadi:
  1. Sistem Partai Tunggal
  2. Sistem Dwi Partai
  3. SIstem Multi Partai
Klasifikasi sistem kepartaian juga dapat digolongkan menurut komposisi dan fungsi keanggotaannya menjadi partai massa dan partai kader. Apabila dilihat dari sifat dan orientasi, maka parpol dapat digolongkan menjadi partai ideologi dan partai azas. 

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Kepartaian

Perbandingan kelebihan dan kekurangan sistem kepartaian akan dilihat dariklasifikasi Prof. Miriam Budiharjo, karena klasifikasi menurut Beliau adalah klasifikasi sistem kepartaian yang diterapkan di Indonesia.

1. Sistem Partai Tunggal
 Dalam sistem partai tunggal hanya ada satu partai yang berdiri di negara tersebut, atau hanya ada satu partai yang memiliki dominasi kuat diantara partai lainnya. Sistem partai tunggal diterapkan di beberapa negara Eropa Timur, Afrika, dan Cina. Sebuah negara yang menerapkan sistem partai tunggal membuat partai non dominan tidak berhak berkompetisi dengan partai dominan. Tidak ada partai lain selain sebuah partai dominan yang berhak menjadi pemimpin, atau diberikan toleransi bahkan jika berdiri partai oposisi maka partai tersebut bisa dianggap sebagai penghianat negara.
Kelemahan SIstem Partai Tunggal
  1. Tidak ada jaminan perlindungan HAM karena seluruh kekuasaan negara(legislatif, eksekutif, dan yufikatif) berada pada satu pelaksana kekuasaan yang ditaktor sehingga sangat mungkin pengusasa bertindak sewanang-wenang.
  2. Tidak ada jaminan terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
  3. Tidak ada kontrol sosial
  4. Tidak mengenal politik demokrasi
  5. Tidak ada konstitusi yang bersifat filsafat negara demokratik, struktur organisasi negara, perubahan terhadap konstitusi negara dan HAM
  6. Tidak ada kebebasan pers
  7. Tidak ada pengakuan hak kebebasan berpendapat
2. Sistem Dwi Partai
Dalam sistem partai ini ada dua partai yang berdiri di sebuah negara, atau hanya ada dua partai dominan dari beberapa partai di negara tersebut. Partai yang pertama adalah partai berkuasa yang memenagkan pemilu dan partai kedua adalah partai oposisi yang kalah dalam pemilu. Ada beberapa syarat agar sistem dwi partai dapat berjalan dengan baik yakni: homogen, konsensus dalam masyarakat tentang azas dan tujuan sosial yang pokok adalah kuat, dan adanya kontinuitas sejarah. Negara yang menerapkan sistem dwi partai antara lain Inggris (Partai Buruh dan PArtai Konservatif), USA(Partai Republik dan Partai Demokrat), Jepan, dan Canada.
Kelemahan Sistem Dwi Partai adalah terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan parta-partai kecil dengan adanya sistem pemilihan distrik
Kelebihan Sistem Dwi Partai diantaranya:
  1. Suara yang dihasilkan dama sistem distrik selalu mayoritas
  2. Pemerintahan lebih stabil dan dapat berjalan sesuai masa jabatan
  3. Pergantian pemerintah lebih normal dalam sistem pemilihan distrik
  4. Program kebijakan pemerintah terlaksana dengan baik
  5. Konstusi negara mengikat sistem dwi partai
3. Sistem Multi Partai
Sistem Multi Partai merupakan sistem kepartaian yang diterapkan di Indonesia. Terdapat lebih dari dua partai yang berdiri dan dapat berkompetisi dengan sehat.
Kelemahan Sistem Multi Partai antara lain:
  1. Pemerintah tidak memiliki kestabilan karena banyknya partai membuat tidak adanya sebuah partai yang mampu mendukung pemerintahan dan harus melalui koalisi.
  2. Pemerintah terkadang ragu dan banyak program yang kurang efektif
  3. Sistem multi partai cenderung lamban dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
  4. Menurunkan fungsi nasionalisme terhadap negara
  5. Belum pernah membentuk negara yang besar dan kuat

Kelebihan Sistem Multi Partai antar lain:
  1.  Ada kebebasan untuk mendirikan partai hingga menjadi pemimpin parpol
  2. Parpol melakukan kontrol sosial lebih banyak
  3. Masyarakat diberi banyak pilihan partai yang sesuai dengan visi politik mereka

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan
Kedua sistem pemerintahan yang ada dan berkembang saat ini tak lepas dari kelebihan-kelebihan dan juga berbagai kekurangan. Setiap negara harus memahami karakteristik negaranya sebelum menerapkan sistem pemerintahan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak menemui hambatan-hambatan yang besar.

  • Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen
  • Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik
  • Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab gambang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif & legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif & legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
  • Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas.

  • Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi tidak percaya Parlemen
  • Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di negara tersebut sangat banyak( banyak suara).
  • Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial
  • Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden.
  • Pemerintah dapat leluasa waktu karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet
  • Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen
  • Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Misalkan, masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama empat tahun, sedangkan Presiden Indonesia lima tahun.
  • Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
  • Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen sendiri.

Kelemahan Sistem pemerintahan Presidensial
  • Pengawasan rakyat lemah
  • Pengaruh rakyat dalam kebikajan politik negara kurang mendapat perhatian
  • Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak
  • Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas
  • Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif & legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu yang lama.

Tambahkan ke Lingkaranmu Dong,,, Big Thanks..